JAKARTA - Karut marut masalah pembangunan rusun di Ibu kota seakan tidak ada habisnya. Regulasi yang tumpang tindih dan masalah miss komunikasi akibat kurangnya dialog antara Pemprov dan pengembang membuat penyediaan rusun menjadi terhambat.
Ketua DPD Real Estat Indonesia (RE) DKI Jakarta, Amran Nukman mengungkapkan, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Untuk itu diperlukan ruang dialog agar dapat melahirkan konsep sinergi positif yang bermanfaat buat masyarakat.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kami akan membentuk Komite untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota REI DKI dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik. Sebagai langkah awal kami akan mengundang anggota untuk menginventarisir masalah dan solusi. Berikutnya, kami akan menghadap Ahok dan jajarannya," tutur Amran yang dilansir dari keterangan tertulis REI, Selasa (23/9/2014).
Selain itu, lanjut Amran, Pengurus REI DKI bersedia menjadi partner dialog yang konstruktif untuk setiap kebijakan yang akan dikeluarkan Pemprov DKI. Dialog sebelum dikeluarkannya kebijakan sangat bermanfaat agar setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov DKI dapat aplikatif untuk dilaksanakan oleh para developer.
REI DKI juga mengajak Pemprov DKI untuk bermitra dalam penyediaan rumah susun umum. Pemprov DKI ingin menyediakan rusun bagi warganya yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah-daerah yang tidak diperuntukkan menjadi lokasi tinggal, seperti bantaran kali. Pemprov DKI mempunyai lahan yang bisa dibangun rusun umum. Anggota REI DKI mempunyai kemampuan untuk menyediakan rusun umum.
“Kami rasa ini akan menjadi simbiose mutualisme yang baik antara Pemprov DKI dengan REI DKI, sebagaimana yang telah dilakukan di rusunawa Pulo Gebang,” tutup dia.
(wdi)
