JAKARTA - Pada 1 Januari 2015, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan public service obligation (PSO) atau subsidi untuk kereta api ekonomi jarak jauh dan jarak sedang ke kereta api lokal dan komuter. Nantinya, harga tiket kereta api dengan rute tertentu akan kembali normal.
Direktur Komersial PT KAI, Bambang Eko Martono, menyatakan dengan pengalihan PSO ini tidak menjamin harga tiket kereta api lokal dan komuter akan murah. Namun dia menjamin harga tersebut tidak akan naik.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurutnya, pengalihan PSO ini untuk mengantisipasi kurs nilai tukar Rupiah yang terus melemah, selain itu juga mengantisipasi kenaikan BBM. Selain itu, demand masyarakat atas kenaikan harga tiket ini tidak akan terlalu berdampak luas.
"Kita pernah berlakukan, triwulan I-2014 demand enggak turun, tetap. Misal Rp95 ribu batas kemampuan daya beli masyarakat masih cukup dicoba tanpa PSO sampai Maret kuartal I," ucap Bambang di Gedung Jakarta Railway Center, Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).
"Di 2013 juga sama dicoba empat sampai lima bulan. Yang diterima ke kita sama, pelayanan akan terus naik diupayakan ekspektasi penumpang akan lebih tinggi," imbuhnya.
Bambang menjelaskan, kebijakan ini hanya untuk tiket ekonomi kereta api jarak menengah dan jauh saja. Menurutnya, KAI harus jual minus Rp90 ribu mulai 2 Januari. "Lebih baik dialihkan ke penumpang yang lebih membutuhkan. Triwulan I disudahi non PSO, karena April PSO turun kita enggak bisa menunggu," katanya.
Di tempat yang sama, VP Head of Corporate Communication PT KAI, Makmur Syaheran mengungkapkan perbedaan pendapat mengenai kebijakan pengalihan PSO ini. Menurutnya, pengalihan ini untuk perbaikan sistem layanan kereta api. "Dana alokasi PSO untuk perbaiki layanan, peremajaan armada, perbaikan sarana," pungkasnya.
(mrt)
