JAKARTA - Partai Demokrat mengundang perhatian karena memutuskan walk out dari sidang paripurna RUU Pilkada, Kamis 25 September. Manuver Demokrat itu membuat publik bingung.
Pasalnya, sang Ketua Umum yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak setuju kadernya di parlemen keluar dari ruang sidang yang memutuskan apakah pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat atau dikembalikan lewat DPRD.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
SBY dan anggota Fraksi Partai Demokrat yang walk out tak sejalan. Setelah kejadian itu, anggota Fraksi Partai Demokrat pun jadi sasaran wartawan. Kebanyakan dari mereka memberikan jawaban yang berbeda terkait keputusan walk out.
Tak sedikit yang saling tuding soal siapa yang bertanggung jawab atas keputusan itu. Karena, keputusan walk out bukan perintah sang founding father, SBY.
Belum berhenti sampai di situ, SBY juga mengaku tak setuju pilkada langsung. Pernyataan SBY kembali membingungkan, karena RUU Pilkada diajukan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Mendagri, Gamawan Fauzi, yang hadir saat sidang paripurna menyetujui pengesahan RUU Pilkada menjadi UU.
Sebelum Pilpres 2014 digelar, sikap SBY dan Demokrat juga membuat bingung. Mayoritas kader Demokrat bergabung dengan Koalisi Merah Putih untuk mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Ada juga yang mendukung capres Joko Widodo.
Namun, dalam beberapa kesempatan, SBY menyatakan Partai Demokrat netral.
Dalam sebuah acara di televisi nasional, kader Demokrat Ruhut Sitompul dan Max Sopacua sempat berdebat soal sikap Demokrat di Pilpres 2014. Max keukeuh Partai Demokrat ada di Koalisi Merah Putih, sedangkan Ruhut menyebut Demokrat netral.
(trk)
