JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Ginandjar Kartasasmita, mengatakan bahwa masa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seharusnya hanya satu periode. Alasannya, lembaga ini tidak membutuhkan kontinuitas seperti halnya di eksekutif.
"Saya berpendapat pimpinan DPD itu cukup satu periode. Semua lembaga negara pimpinannya cukup satu periode, DPR, MPR, DPD," kata Ginandjar di Gedung Wantimpres Jakarta, saat menerima kunjungan Nono Sampono, Anggota DPD terpilih Periode 2014-2019, Selasa (30/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Selain itu, selama dua periode berjalan, tidak ada kepemimpinan dua periode di Senayan,
"Ini dikarenakan lembaga perwakilan berbeda dengan eksekutif. Kalau lembaga di eksekutif mungkin perlu kontinuitas. Lembaga perwakilan tidak memerlukan kontinuitas kepemimpinan. Jadi, praktis tidak ada pimpinan yang dua periode," tegasnya.
Tokoh yang pernah menjadi Ketua DPD periode 2004-2009 berharap bahwa pimpinan DPD yang baru bisa membuat lembaga ini lebih sinergis dengan Anggota DPR, “Kita harapkan nanti ada sinergi yang lebih baik antara DPD dan DPR," ujarnya.
Soal persaingan dalam memperebutkan jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 yang semakin memanas menjelang hari pemilihan tanggal 1-2 Oktober 2014, Ginandjar menilai Nono Sampono berpeluang besar karena sudah mengantongi dukungan dari mayoritas anggota senator terpilih dari Indonesia Timur.
Selain faktor dukungan, Ginandjar juga menilai mantan Komandan Paspampres itu memiliki rekam jejak baik.
"Kalau saya setuju sekali kalau Pak Nono maju menjadi Ketua DPD. Saya kira Nono memiliki track record baik yang cukup panjang. Saya kira Nono sangat layak menduduki jabatan Ketua DPD RI mendatang," tegasnya.
Terlebih, tambahnya, kebinhekaan Indonesia tidak bisa dikelola dengan sistem sentralisasi, baik dalam administrasi maupun politik. Untuk itulah, perlu dikonstruksi sebuah rumah yang bisa mewadahi aspirasi seluruh masyarakat yang disebut senat.
"Banyak orang mengatakan kalau senat itu adalah sebuah sistem di negara federal. Ini tidak benar juga, Jepang yang negara kesatuan punya Senat. Inggris pun negara kesatuan dan memiliki senat. Senat bisa menampung suara atau aspirasi masyarakat yang belum diakomodir oleh partai politik di DPR. Senat itu bisa berfungsi di negara-negara selain negara federal," terangnya.
Lewat DPD kata dia, setiap daerah akan memiliki kesempatan yang sama yang merupakan wujud dari kesetaraan,
“Demokrasi itu tidak hanya yang mayoritas, minoritas pun harus mempunyai peran dan itu saya masih percaya sampai sekarang. Saya mengharapkan suatu saat hal ini bisa diwujudkan dalam kenyataan konstitusional,” tandasnya.
(put)
