DEPOK - Presiden Joko Widodo memastikan akan mengumumkan susunan kabinet dalam waktu dekat. Namun memasuki hari keempat pascapelantikan, Jokowi-JK justru dikritik lantaran terlalu lama mengumumkan susunan kabinet.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Topo Santoso mengatakan sah-sah saja jika Presiden Jokowi belum mengumumkan kabinetnya. Hal itu masih sejalan dengan aturan maksimal pengumuman kabinet yakni paling lambat 14 hari.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Pak Jokowi kan katanya hanya bilang secepat-cepatnya, saat ini sudah empat hari setelah pelantikan. Kalau saya sebagai orang hukum ya sesuai aturan hukum saja, batas waktunya 14 hari yang seperti itu," tegasnya kepada Okezone, Kamis (23/10/2014).
Topo menambahkan pengumuman susunan kabinet sebenarnya terkendala karena adanya catatan merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga hal itu membutuhkan waktu bagi Jokowi-JK mencari pengganti kandidat.
"Memang penilaian KPK tidak mengikat, tetapi catatan itu sebaiknya diikuti. Artinya Presiden Jokowi berpikir untuk mencari pengganti dari calon-calon yang ditandai KPK," paparnya.
Jika Jokowi tetap ingin memilih calon menteri dengan catatan KPK tersebut, Topo menilai hal itu pasti juga sudah dipikirkan berbagai risikonya. Artinya, publik akan menilai bahwa kabinet Jokowi-JK tak serta merta bersih.
"Tetapi kan nama-nama itu ingin diganti, intinya Presiden Jokowi tak bisa ditekan atau diintervensi pihak manapun," tukasnya.
(ful)
