DEPOK - Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Donni Edwin, menilai lambatnya pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, disebabkan adanya tarik-menarik kepentingan.
Proses tersebut bermula, setelah adanya catatan khusus delapan calon menteri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Proses enggak mudah pasti ada akomodasi terutama berkaitan dengan jatah menteri untuk partai. Transaksional tak bisa dipungkiri terjadi pasti tarik-menarik," jelasnya saat berbincang di Kampus FISIP UI, Kamis (23/10/2014).
Catatan dari KPK, lanjut Donni, membuat posisi Jokowi semakin sulit dan harus mengganti nama - nama tersebut. Dalam hal tarik - menarik kabinet, Donni menilai peran Megawati Soekarnoputri sangat besar.
"Peran Bu Mega pasti sangat besar, jangan sampai orang-orang Bu Mega tersingkir. Menteri itu kan hak prerogratif dari presiden, di mana Jokowi katanya akan koalisi dengan rakyat, kalau seperti ini lalu di mana hak prerogratifnya. Awalnya ia memberikan nama ke KPK memang strategi membagi beban," jelasnya.
Donni menambahkan, Jokowi juga dibebankan dengan masalah titipan mitra koalisi. Meski demikian, dia menerangkan, delapan nama tersebut tetap harus mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.
"Harus mempertimbangkan azas praduga tak bersalah atas masukan KPK meski delapan orang itu sudah ada dalam radar KPK. Butuh kepiawaian strategi Jokowi agar dipercaya rakyat," tandasnya.
(fid)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ded)
