Kenapa Nama Bermasalah Bisa Jadi Calon Menteri?

JAKARTA - Pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla terganjal delapan nama calon menteri bermasalah. Jokowi harus mencari nama baru untuk menggantikan delapan nama tersebut. Lantas, bagaimana delapan nama yang dianggap KPK bermasalah itu bisa jadi calon menteri?

Koordinator LSM Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi menduga ada permainan di tim seleksi menteri Jokowi-JK. Menurutnya, tim seleksi menteri harus dibubarkan agar Jokowi-JK tidak salah pilih calon menteri.

"Jokowi ketika tahu sejumlah nama kanidat menteri yang dikirim ke KPK distabilo merah dan kuning karena terindikasi korupsi, seharusnya memanggil tim seleksinya, kenapa nama ini bisa lolos," kata Adhie kepada Okezone, Jumat (24/10/2014).

"Orang-orang yang sudah distabilo kuning dan merah oleh publik sudah diketahui terindikasi korupsi, seperti Muhaimin Iskandar atau Rini Soewandi dan beberapa lainnya," tambahnya.

Dia mengatakan, Jokowi harus membubarkan tim seleksi dan menggugurkan semua calon menteri, kemudian membentuk tim seleksi baru untuk menjaring calon-calon yang bersih.

"Tim seleksi patut diduga menerima imbalan untuk memasukkan nama itu," cetusnya.

Dia menilai, mengirim nama-nama calon menteri ke KPK salah satu indikasi Jokowi tidak yakin dengan kinerja tim seleksi dalam menjaring calon menteri. Untuk memulihkan kepercayaan publik, menurutnya, Jokowi harus membatalkan semua calon.

"Kemudian diseleksi ulang, tapi jangan dengan tim seleksi ini lagi. Kalau lewat tim seleksi ini lagi bisa lebih parah hasilnya, akhirnya Jokowi cuma bolak balik ngirim nama ke KPK," terangnya.

Kalau hanya bolak balik mengirim nama ke KPK, publik akan melihat Jokowi kesulitan mencari sosok yang baik dan bersih. Padahal, menurutnya, mencari sosok bersih tidak sesulit itu.

"Bagaimana mungkin orang baik seperti Rizal Ramli atau Azyumardi Azra dan lainnya tidak masuk kabinet? Orang-orang itu punya intergritas tapi tidak masuk kabinet," cetusnya.