Janji Jokowi Mulai Ditagih

JAKARTA - Belum genap sepekan dilantik menjadi presiden, janji Jokowi mulai ditagih. Adalah komitmen pemberantasan korupsi yang mulai diingatkan.

“Bersih dari korupsi merupakan hal pertama harapan dari rakyat Indonesia, disebabkan bisa menyelamatkan triliunan uang negara sehingga dalam pembangunan bisa benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujar Waketum Jaringan Kemandirian Nasional Mohamad Huda kepada Okezone, Sabtu (25/10/2014).

Huda menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK yang membawa semangat Trisakti merupakan harapan baru rakyat Indonesia karena selama ini belum ada perubahan signifikan dari pemerintahan sebelumnya.

Komitmen ini menurut dia dapat dimulai dengan menuntaskan kasus-kasus besar seperti skandal Bank Century yang diduga melibatkan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Boediono dan Sri Mulyani serta mengungkap kasus-kasus kakap lain-lain. “Kasus dana haji yang melibatkan Suryadharma Ali yang statusnya tersangka tetapi belum juga ditahan oleh KPK juga harus dituntaskan,” tegasnya.

Khusus untuk kasus yang membelit Suryadharma Ali ini, Huda terang-terangan menyatakan kekecewaannya lantaran seorang tersangka semestinya sudah tidak bisa mempengaruhi kebijakan di DPR maupun di pemerintahan. “Harusnya SDA segera ditahan dan Jokowi-JK sangat naif kalau masih memberi ruang kepada koruptor,” sesalnya.

Selagi para menteri belum ditunjuk, Huda juga menuntut kabinet Trisakti Jokowi-JK harus bebas dari intervensi kekuatan yang korup maupun mafia. Juga menolak para calon menteri yang punya potensi kasus korups‎i.

Selanjutnya, masih menurut Huda, komitmen keberpihakan terhadap kedaulatan rakyat merupakan hal penting untuk menangkal intervensi dari kekuatan asing yang akan mempertahankan kebijakan dan agenda neoliberalisme.

“Menolak setiap jengkal posisi kabinet yang akan ditempati oleh calon menteri yang merupakan agen neoliberalisme, yang secara mudah bisa dideteksi dari track record, pandangan dan jaringan yang selama berada dijalinnya,” ulasnya.

Janji Jokowi selanjutnya yang mulai ditagih adalah komitmen menjunjung Hak Asasi Manusia dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran H‎AM dan menangkal setiap intervensi dan calon-calon menteri yang punya potensi terhadap pelanggaran HAM.

“Juga menjaga terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian jalan lapang menuju kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial akan terwujud,” tutupnya.