JAKARTA - Anies Baswedan dan M Nasir dinilai bukan orang yang tepat untuk menduduki jabatan menteri. Dalam Kabinet Kerja, Anies Baswedan ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), sedangkan M Nasir mengisi pos Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti).
Menurut pengamat pendidikan, Darmaningtyas, Anies belum memperlihatkan sikap tegas terhadap isu-isu krusial dalam pendidikan, seperti Kurikulum 2013 dan minimnya anggaran pendidikan. Masalah lain, yang juga disebut dalam kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah ujian nasional (UN). Saat ini UN masih menjadi penentu kelulusan dan menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru.
Sebagaimana diketahui, Jokowi berjanji akan menghapuskan UN saat masa kampanye presiden lalu. Sedangkan wakilnya, Jusuf Kalla, justru dikenal sebagai pendukung berat UN.
"Banyak yang khawatir karena kedekatan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla maka Anies tidak akan berani melakukan moratorium UN dari perannya sebagai penentu kelulusan menjadi sarana pemetaan kualitas seperti yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi," ujar Darmaningtyas, seperti dikutip dari pernyataan tertulisnya, Kamis (30/10/2014).
Di sisi lain, Darmaningtyas mengkritik sosok M Nasir. Menurutnya, hingga kini belum ada rekam jejak signifikan dari rektor terpilih Universitas Diponegoro (Undip) tersebut.
Darmaningtyas menilai, penunjukan M Nasir sangat mungkin berlatar belakang politis. Sebagaimana diketahui, M Nasir merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia disebut-sebut menggantikan kader PKB sebelumnya yang dianggap tidak akan lulus dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para calon menteri.
"Sementara, jatah parpol tidak mau dikurangi," imbuhnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rfa)
