JAKARTA - Masa depan dunia pendidikan Indonesia harus dikembalikan ke visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dialah yang menentukan nasib pendidikan Tanah Air.
Misalnya mengenai ujian nasional (UN). Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, walaupun Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat mendukung program tersebut, keputusan utama tetap di tangan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, salah satu visi Jokowi dalam pendidikan adalah mengubah fungsi UN sebagai penentu kelulusan menjadi hanya sebagai sarana pemetaan.
"Wapres harus mengikuti perintah dari Presiden, termasuk untuk pemetaaan dari menterinya juga harus mengikuti arahan dari Presiden. Jadi, harus dikembalikan visi-misi Jokowi sebagai presiden," ujar Darmaningtyas saat dihubungi Okezone, Jumat (31/10/2014).
Dia mengingatkan, UN sebaiknya memang difungsikan sebagai sarana pemetaan kualitas pendidikan. Sehingga, fungsi penentu kelulusan harus dihentikan.
"Sedangkan penerapan Kurikulum 2013 bisa ditunda dulu. Kita kembali lagi ke KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan). Kalau sudah siap, baru kita laksanakan Kurikulum 2013," ungkapnya.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu belum mau berkomentar banyak tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Menurutnya, sedikitnya butuh satu tahun untuk bisa melihat kinerja sang menteri, khususnya dalam hal pemisahan lembaga.
"Saya beri kesempatan dulu, setelah itu satu tahun baru dia bisa terbuka. Sebab, proses membenahi pendidikan membutuhkan waktu yang cukup lama seperti menata organisasi. Pemisahan lembaga juga berarti butuh pembentukan organisasi yang baru," imbuhnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rfa)
