JAKARTA - Sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan menggunakan sistem atau program kerja berbasis internet atau yang disebut e-government. Sistem tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong kinerja birokrasi yang efisien dan efektif hingga 2019.
Pratama Dahlian Persada, pakar keamanan sistem informasi dan komunikasi mengatakan bahwa ide tersebut menarik, akan tetapi perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.
"Konsen keamanan digital harus dioptimalkan, untuk menetapkan sistem e-goverment ini," ujar Pratama Dahlian Persada, Pakar Keamanan Sistem Informasi dan Komunikasi dan Kriptografi, di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).
Menurutnya, implementasi e-goverment yang tidak dijaga maka potensi serangan besar akan membuatnya ambruk. Seperti yang dialami negara pecahan Uni Soviet, Estonia pada tahun 2007.
"Regulasi undang-undang yang komprehensif juga dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan kepastian payung hukumnya," jelas Pratama disela acara diskusi politik dan teknologi informasi.
Sementara Suharyanto, pengamat dari Lembaga Sandi Negara menambahkan, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah transparansi. "Itu yang terpenting waktu menjalankannya harus transparan, efisien dan menjangkau semua," jelasnya.
(ful)