JAKARTA- Siti Hardiyanti Rukmana Jumat 21 November menggelar jumpa pers terkait perkembangan sengketa kepemilikan TPI antara PT Berkah dengan dirinya.
Hal yang menggelitik dalam acara itu adalah ketika Tutut membela majelis hakim yang terdiri dari Muhammad Saleh, Hamdi dan Abdul Manan.
Penilaian Tutut terhadap kinerja majelis hakim dinilai tidak beralasan, bahkan semakin memperkuat dugaan adanya janji terkait putusan sengketa TPI. Pasalnya, hakim agung Mohammad Saleh, Hamdi dan Abdul Manan justru dinilai telah melakukan pelanggaran Undang-undang Arbitrase dan petunjuk teknis yang disepakati dalam Rakernas Mahkamah Agung 2005 di Bali.
Menurut kedua aturan tersebut, hakim pengadilan dilarang mengadili perkara yang menyertakan klausul arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak.
Menanggapi hal ini, kuasa hukum PT Berkah Andi Simangunsong menegaskan, gugatan PMH dan bukan wanprestasi tidaklah serta merta membuat perjanjian arbitrase tidak berlaku.
"Telah banyak putusan pengadilan yang menegaskan bahwa karena substansi gugatan sebenarnya adalah berkaitan perjanjian yang memilih arbitrase, maka sekalipun gugatan diformulasikan PMH, tetap saja pengadilan tidak berwenang", lanjutnya.
Pada kesempatan terpisah, Komisi Yudisial akan melakukan investigasi terkait perkara sengketa kepemilikan TPI. Terlebih, belakangan beredar isu tidak sedap mengenai peredaran uang sebesar Rp. 50Milyar dalam perkara tersebut.
Terkait hal ini, pihak Tutut sudah membantahnya. (fmi)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ded)
