"Dapat dilihat dari proyek PLTU Batang serta Giant Sea Wall di teluk Jakarta, sedikitnya 10.961 nelayan tradisional Batang terancam kehilangan penghasilan dan 16.855 nelayan akan tergusur karena proyek national capital integrated coastal development (NCICD) yang nilainya Rp600 triliun," kata Selamet Daryoni di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Dia menjelaskan, pemerintah juga tidak pernah menghentikan ekspoitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan kriminalisasi berjalan dengan mudah sebagaimana yang dihadap di Taman Nasional Ujung Kulon yang terancam penjara dan dengan Rp100 juta karena hanya menangkap ikan dan kepiting.
Selamet menambahkan, harga minyak untuk nelayan tradisional yang baru saja dinaikkan ini sangat memukul para nelayan. Pasalnya, keputusan tersebut tidak diimbangi dengan upaya dari negara sebagai kompensasi untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Selain itu, dia juga meminta penyelesaian tumpang tindihnya pengawasan, memastikan sanksi pelanggaran kewajiban mempekerjakan nakhoda dan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia di dalam kapal berbendera Indonesia, lalu mewajibkan adanya peningkatan nilai hasil tangkapan dengan mewajibkan usaha perikanan skala besar dengan membuat sarana unit pengolahan ikan.
"Lalu menegaskan pelarangan jaring pukat trawl di seluruh Indonesia, dan memastikan hak partisipasi nelayan dalam pengawasan sumber daya perikanan," tutupnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(mrt)
