"Mencermati karakteristik UU MD3, maka pembahasan UU tersebut harus dibahas bersama DPR, pemerintah dan DPD, karena materi yang dibahas juga menyangkut soal DPD yang merupakan lembaga legislasi," jelas Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad saat jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Alasan meminta dilibatkan dalam pembahasan revisi UU tersebut karena dalam putusan MK nomor 92/PUU-X/2012, DPD RI harus terlibat dalam pembahasan perubahan UU MD3 itu.
"Karena materi muatan UU tersebut mengatur tentang DPRD dan DPD sebagai organ pelaksana otonomi daerah," ujar Farouk.
Menurut Farouk, apabila DPR dan pemerintah tidak mengikutsertakan DPD dalam merevisi UU MD3, DPD akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menegakkan ketentuan tersebut.
"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menegakkan ketentuan tersebut apabila DPR dan pemerintah tidak mengikutsertakan DPD," tegas Farouk.
Sebelumnya, pascakesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sepakat untuk merevisi beberapa pasal dalam UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal yang akan diubah tersebut yaitu pasal 74 dan pasal 98 dalam UU MD3 terkait dengan hak DPR. Pasal yang akan dihilangkan ini lantaran terjadi pengulangan atau redundant.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(hol)
