JAKARTA - Saat ini, Indonesia memiliki sekira 2,9 juta guru. Tetapi, data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menunjukkan, kita masih kekurangan 400 ribu guru.
Hal ini, kata Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) PGRI, Sulistyo, disebabkan mutasi yang tidak terkontrol dengan baik. "Setelah dicek, praktiknya semua desa, kota, kabupaten, kekurangan guru SD," ujar Sulistyo dalam konferensi pers Hari Guru Nasional (HGN) di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Padahal, berdasarkan data Bank Dunia, rasio guru dan murid di Indonesia adalah 1:18. Hal itu, kata Sulistyo, dianggap lebih mewah daripada Singapura, Korea, bahkan Amerika Serikat (AS).
"Kenyataannya tidak demikian. Memang di Indonesia ada wilayah yang rasio guru dan murid 1:10, misalnya di Papua. Tapi ini tidak bisa dikatakan mewah karena kewajiban pemerintah untuk mencukupi kebutuhan guru dalam kondisi seperti apa pun," ucapnya.
Sulistyo mengimbuhkan, sebenarnya, perbandingan ideal guru dengan siswa adalah 1:20. Tetapi karena menggunakan kelas besar, maka rasio guru dan murid di Indonesia mencapai 1:40.
Kekurangan hingga 400 ribu guru juga disebabkan karena pemerintah masih menganggap guru honorer sama dengan PNS.
"Jadi, kalau menghitung guru sekarang saya lihat pemerintah masih memasukkan guru honorer padahal status kesejahteraan dan semuanya beda. Bukan sekadar beda, tapi jauh sekali. Guru honorer Rp300 ribu per bulan, sedangkan guru PNS bisa mencapai Rp6 juta, guru honorer tidak bisa ikut sertifikasi," ungkapnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rfa)
