JAKARTA - Pengamat Militer, Hari Prihartono menegaskan negara wajib memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan anggota polisi. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegakkan hukum ini.
"Supaya mereka tidak cari sendiri, nah ketika negara tidak cukup kemauan untuk perhatikan itu akibatnya kemudian polisi dan TNI pasti itu tidak dikatakan secara institusi tapi bahasa dia oknum dalam tanda petik mencari sendiri anggaran kekurangannya itu," kata Hari kepada Okezone di kantor KontraS, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014).
Padahal, perilaku seperti itu tak jarang menjadi salah satu pemicu konflik. Kata Hari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil peran sebagai kepala negara untuk menyikapi persoalan dua institusi penegak hukum ini.
"Seharusnya Presiden harus tampil bukan sebagai kepala pemerintahan tapi sebagai kepala negara, karena ini instrument negara dan aset negara, ketika membiarkan itu artinya Presiden itu harus menunjukkan diri sebagai kepala negara," tukasnya.
Persoalan ini harus segera dituntaskan karena dua intusi itu sangat tidak mungkin dibubarkan, cara penyelesaiannya juga harus dengan dengan manajemen negara bukan manajemen pemerintahan.
"Karena kita tidak mungkin menafikan atau membubarkan kedua institusi itu hal tidak mungkin, kita bisa melakukan rekonstruksi terhadap beberapa kementerian, mengubah nama dan sebagainya, tetapi institusi tentara dan polisi tidak bisa, itu absolut oleh karena itu tidak bisa didekati manajemen pemerintahan tapi menajemen negara," tutupnya.(rif)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(sus)
