"Munas harus melaksanakan konstitusi partai, konstitusi partai itu AD/ART. Saudara ARB (Aburizal Bakrie) juga merespon positif harus menjalankan hasil Rapimnas," kata Akbar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).
Menurut dia, keputusan Rapimnas di Yogyakarta sudah sah dan mesti dilaksanakan seluruh kader Partai Golkar, termasuk juga kubu Agung Laksono.
"Tentu ini sudah alami pembahasan dan perdebatan. Karena sudah ke komisi organisasi dan tak ada yang keberatan. DPP mengacu pada Rapimnas, maka saya kira itu sudah melalui proses," terangnya.
Agung Laksono didukung Hajriyanto Thohari, Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Laurens Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar, Ibnu Munzid, dan Zainal Bintang menolak Munas diselenggarakan pada 30 November 2014.
Mereka merujuk hasil Rapimnas di Riau pada 2009 bahwa Munas 2014 digelar Oktober 2014. Namun diundur menjadi Januari 2015 berdasarkan rapat pleno, karena pada Oktober 2014 masih sibu mengurus Pemilu.
Kubu Agung Laksono kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan memutuskan menggelar Munas Golkar tandingan pada Januari 2015.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(trk)
