Share

KPK Acak-Acak Sulsel Bikin Pejabat Bingung

Andi Ilham , Koran SI · Minggu 21 Desember 2014 02:48 WIB
https: img.okezone.com content 2014 12 21 337 1082015 kpk-acak-acak-sulsel-bikin-pejabat-bingung-kPQoVXrCrQ.jpg KPK Acak-Acak Sulsel Bikin Pejabat Bingung (Foto: Okezone)
A A A

MAKASSAR - Hampir sebulan penuh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan di Sulawesi Selatan. Beberapa pejabat pemerintah Kota Makassar dibuat bingung kedatangan sejumlah penyidik KPK diduga tanpa ada koordinasi secara kelembagaan maupun personal.

Informasi yang dihimpun, penyidik KPK secara maraton melakukan penyidikan lagi kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tak kunjung selesai. Penyidik KPK yang diam-diam melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat di ruang periksa Mapolda Sulselbar, namun diketahui oleh media.

Beberapa waktu lalu, juga penyidik KPK menggeledah Kantor PDAM, Jalan Ratulangi, 1 Desember 2014 dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Selain itu, KPK juga menggeledah ruang kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Makassar dan menyita berkas Izin Mendirikan Bangun (IMB), Jumat 19 Desember 2014.

"Saya tidak mengetahui persis kedatangan dua penyidik itu yang tak menggunakan seragam lengkap KPK. kami tidak tahu apa apa. Namun, disinyalir diduga terkait persoalan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makassar," kata Andi Ilham, Kepala Bidang Pelayanan BPTPM Makassar beberapa waktu lalu.

Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ni'matullah, mengatakan jika mendukung langkah upaya KPK memberantas korupsi. Namun hal dalam pemeriksaan harus ada mekanisme yang mengikat karena para pejabat memiliki pekerjaan yang banyak.

Dalam hal ini, KPK selaku lembaga independen yang akan memeriksa pejabat daerah seharusnya memberitahukan secara kelembagaan dan tidak seenaknya menerobos langsung.

"KPK sebenarnya harus lebih melakukan tugas tugas pencegahan bukan penindakan," ujar Ni'matullah.

Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton Setiadji, juga menyerukan lembaga KPK lebih mengupayakan kerja kerja pencegahan daripada penindakan.

"Kalau soal kasus di Sulawesi Selatan memang banyak, KPK harus selektif menangani persoalan itu. lebih baik ke Pencegahan dulu lah," kata Anton Setiadji, mantan Kadiv Hukum Mabes Polri ini.(rif)

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini