Jokowi Instruksikan Jangan Ada Kriminalisasi di KPK dan Polri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil beberapa orang untuk membahas kisruh yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Dia pun menginstruksikan agar KPK dan Polri tak melakukan aksi kriminalisasi satu sama lain.

Presiden Jokowi mengaku mendapatkan masukan dan fakta-fakta mengenai permasalahan antara KPK dan Polri yang sedang memanas beberapa hari ini. Presiden Jokowi mendapat masukan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar dan pengamat hukum Hikmahanto Juwana.

"Kita mendapatkan masukan dan fakta-fakta meskipun belum penuh. Tetapi malam hari ini perlu saya sampaikan. Pertama, kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawawan termasuk intitusi penegak hukum termasuk kejaksaan dan MA. Oleh sebeb itu jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK dan Polri harus terang bendrang dan transparan," jelas Presiden Jokowi, di Istana Presiden, Minggu (25/1/2015).

Presiden Jokowi berharap, agar proses hukum mengenai Komjen Pol Budi Gunawan di KPK dan Bambang Widjojanto di Mabes Polri, bisa berjalan dengan baik.

"Jangan ada intervensi dari siapapun, tetapi saya tetap mengawasi dan mengwal. KPK dan Polri harus bahu membahu memberantas korupsi, biarkan KPK dan Polri bekerja. Keduanya harus membuktikan bertindak sesuai perauran perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai ada kriminalisasi," tegasnya.

(fid)