JAKARTA – Nama Jokowi, Budi Gunawan, dan Budi Waseso mendadak menjadi perbincangan hangat. Ketiganya menjadi sorotan utama dalam drama pemilihan calon Kapolri dan penangkapan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, yang memicu polemik berkepanjangan.
Bermula dari aksi KPK menetapkan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus korupsi, upaya kriminalisasi kemudian mulai muncul. Sehari setelah penetapan tersangka tersebut, tiba-tiba muncul foto Ketua KPK Abraham Samad bermesraan dengan salah satu pemenang konteks kecantikan. Foto itu diklaim KPK tidak asli, alias dibuat-buat.
Serangan ini dinilai tak mampu menjatuhkan Samad. Kemudian muncul tulisan Rumah Kaca Abraham Samad, di sebuah blog media massa. Tulisan itu menjadi amunisi untuk semakin meramaikan suasana panas paska penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, lantas menindaklanjuti tulisan itu untuk menyudutkan Samad. Dia menegaskan Ketua KPK itu bermain politik, ingin menjadi cawapres mendampingi Jokowi, pada pilpres kemarin. Sejumlah pertemuan dengan elit partai Nasdem dan PDIP, dengan Samad, disebut Hasto, pernah terjadi. Sayang, Hasto memaparkan hal itu tanpa didasari bukti kuat. Tak ada rekaman CCTV. Dia menyebut ada foto pertemuan itu, tapi enggan menunjukkannya.
Apa yang dilakukan Hasto mengindikasikan kemarahan partai pemenang pemilu. Meskipun, politisi senior PDIP, Pramono Anung, menyatakan itu sebagai pandangan pribadi Hasto, namun sulit untuk memisahkan pribadi Hasto dari PDIP. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Sikap Hasto memunculkan sejumlah spekulasi. Pertama, PDIP seperti tak terima dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Kedua, citra PDIP secara otomatis agak tercoreng, karena dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Padahal, seluruh masyarakat Indonesia memerangi kejahatan yang memakan uang rakyat ini. Ketiga, apa yang dilakukan Hasto semakin memperkeruh keributan antara KPK dan Polri. Presiden Jokowi jelas semakin dipusingkan.
Sebagai petinggi partai, Hasto seharusnya semakin bijak dan arif dalam bertindak. Tidak sekadar menuding atau berbicara yang dapat menjatuhkan kredibilitas pihak lain. Internal Polri juga memanas setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Kabareskrim, Irjen Budi Waseso, yang merupakan orang dekat Budi Gunawan, dengan cepat merespons laporan masyarakat dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Saat mengantarkan anak sekolah, Bambang ditangkap aparat Bareskrim.
Kemudian muncul lagi laporan perkara dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja. Masyarakat semakin khawatir ada permasalahan serius dibalik laporan-laporan masyarakat yang muncul itu. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang?
Desakan agar Kabareskrim Irjen Budi Waseso diberhentikan meluas. Perwira tinggi Polri itu dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan terkesan semakin memperkeruh ketegangan yang ada. Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno bahkan sampai menyarankan institusi Polri untuk segera menonaktifkan Irjen Pol Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. "Segera nonaktifkan saja. Enggak usah diproses bintang tiganya," kata Oegroseno di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Meski muncul desakan agar dinonaktifkan, namun Budi Waseso hingga kini masih menjadi Kabareskrim. Presiden Jokowi hanya menegaskan fokus pada penegakkan hukum yang ada, tanpa kriminalisasi, tanpa intervensi. Sedangkan mereka yang memperkeruh suasana, dibiarkan saja.
Tak pelak sikap Jokowi pun menuai kecaman. Dia dianggap tidak tegas menyikapi ketegangan di antara dua institusi penegak hukum. Sikap lembek ini dikhawatirkan akan membuat negara menjadi semakin lemah.
"Kita prihatin dengan perkembangan kasus calon Kapolri yang menyeret dua lembaga penting negara kita yaitu Polri sebagai lembaga penegak hukum yang berhadapan dengan KPK, sebuah lembaga yang juga penting," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI itu menyarankan agar setiap pihak yang terlibat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap sebagai seorang negarawan. "Perlu langkah-langkah kenegarawanan dan kepemimpinan, termasuk Presiden. Semua harus bekerja dengan tugas masing-masing," tegasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ful)
