Polisi Enggan SP3 Kasus BW

JAKARTA - Banyak kalangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terkait kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri.

Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, mengungkapkan, kecil kemungkinan penyidik untuk mengeluarkan SP3. Pasalnya, untuk mengeluarkan SP3 diperlukan berbagai syarat apakah kasus tersebut layak untuk dihentikan penyidikannya.

"SP3 itu harus memenuhi syarat-syarat. Kalau tidak, kasusnya ya jalan terus," ujar Rikwanto, saat ditemui di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Selasa (27/1/2015).

Menurut Rikwanto, beberapa syarat yang bisa memperkuat alasan dikeluarkannya SP3 antara lain, jika kasus yang melibatkan seseorang tersangka tidak terbukti sebagai tindak pidana. Kemudian, apabila saksi dan bukti yang diajukan tidak cukup memperkuat tuduhan.

Selain itu, lanjut Rikwanto, SP3 bisa saja dikeluarkan bila tersangka sudah pernah dilaporkan dalam kasus yang sama, dan sudah ada putusan perkara dari pengadilan.

Sementara itu, kasus yang melibatkan BW, kata Rikwanto, tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan SP3.

"Semua bukti dan saksi sudah terpenuhi. Syarat hukum untuk diteruskan atau untuk diproses lebih lanjut," tuturnya.

Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum BW, Usman Hamid, meminta Presiden Jokowi menerbitkan SP3 sehingga kepolisian dapat menghentikan perkara yang menjerat BW dengan tuduhan memberikan keterangan palsu saat persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Ia juga meminta Jokowi untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hak imunitas bagi pimpinan KPK. Hal itu dirasa perlu supaya KPK dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi.