JAKARTA - Pengamat politik Alfan Alfian, mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (JOkowi) terjebak dalam labirin yang diciptakannya sendiri dalam kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Mengutip ulasan novelis Kolombia, Gabriel Marcel, yang menyatakan "pemimpin selalu menciptakan dirinya sendiri", Alfan menganalogikan jika yang terjadi pada Presiden Jokowi saat ini telah membuat labirin kepemimpinan politik dengan memilih Komjen Budi Gunawan (BG).
"Ternyata begitu rumit karena diwarnai perseteruan aktor-aktor KPK dan Polri, persoalannya bagaimana Jokowi keluar dari labirin yang dibuatnya sendiri?" ujarnya dalam diskusi yang digelar di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).
Alfan menambahkan, hari ke-100 kepemimpinan Presiden Jokowi, masih dibebani banyak hal yang membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerepotan keluar labirin. Terbukti, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat berkiacau "Surodiro Joyoningrat, lebur dini pangastuti" yang berarti kejahatan bakal dikalahkan oleh kebajikan.
Menurutnya, terdapat inkonsistensi janji Presiden Jokowi. Pertama perampingan kabinet, faktanya, kata Alfan, hal tersebut tidak terjadi. Kedua, dalam pemilihan Kapolri yang hingga kini memicu polemik.
"Menariknya, oposisi juga tidak konsisten, sehingga Jokowi seperti mudah bergerak, saat ada masalah dengan partai pengusung, bertemu ke kelompok penyeimbang," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Advokasi Bidang Bantuan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, membantah, partainya melakukan intervensi terhadap Presiden Jokowi. Dalam pembagian jatah menteri misalnya, awalnya partai berlambang banteng itu dijanjikan 15 posisi menteri, tetapi nyatanya hanya diambil empat.
"Intervensi bagaimana? Jatah menteri kami yang dijanjikan 14 malah berubah janji jadi delapan dan yang terpilih malah empat," sanggahnya.
Khusus dalam polemik Komjen BG, Arteria mengingatkan, agar publik mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terlebih di tengah derasnya desakan publik agar BG mengundurkan diri dari pencalonan.
"Orang bisa nonaktif, jadikan terdakwa dulu, prinsip hukum, asas praduka tak bersalah mesti dikedepankan, apa benar yang dilakukan KPK? SOP penetapan BG? Apa bukan malah kriminalisasi oleh oknum KPK yang mengatasnamakan hukum?" pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(Ari)
