JAKARTA - Intervensi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat semakin mencolok. Terutama, dari polemik penunjukkan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan (BG).
Berbagai desakan dari partai pendukung agar melantik Komjen BG terus berdatangan, kendati Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikannya lantaran tersangkut kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Manuver Presiden Jokowi dalam menuntaskan persoalan ini belum berakhir, selain membentuk Tim Independen untuk menuntaskan polemik KPK-Polri, dia juga mendadak melakukan pertemuan dengan mantan pesaingnya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto (Koalisi Merah Putih).
Berbagai spekulasi bermunculan kalau Presiden Jokowi bakal meninggalkan partai pendukungnya, PDIP, NasDem, PKB, Hanura, yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pengamat politik, Ahmad Bakir Ihsan, menjelaskan, ketika disinggung peluang Presiden Jokowi akan mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memutuskan keluar dari partai politik lantaran tak lagi memiliki kesepahaman, sulit untuk terwujud.
"Keluar dari partai politik sulit karena satu-satunya pintu menjadi Presiden adalah partai politik. Beda dengan kepala daerah yang bisa dari jalur perorangan," katanya saat berbincang dengan Okezone, Minggu (1/2/2015).
Selain itu, sambung pengamat asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, karakter Presiden Jokowi sangat berbeda dengan Ahok yang memiliki karakter berani melawan arus.
"Selain faktor kemestian dukungan partai bagi presiden, tipe Jokowi beda dengan Ahok yang berani melawan arus," imbuhnya.
Hal itu tercermin dari rangkaian sikap politik Presiden Jokowi yang tak terlepas dari "pesanan" partai pendukungnya, mulai dari penyusunan kabinet sampai pencalonan Kapolri terlihat betul ketidakberdayaan Presiden Jokowi berhadapan dengan partai pendukungnya.
"Ya, ini juga problem Jokowi sebagai bukan "orang penting" partai atau istilah Megawati petugas partai," tegasnya.
Bakir menambahkan, Presiden Jokowi bisa saja membangun koalisi dengan partai manapun, termasuk dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, namanya koalisi akan selalu menyisakan kepentingan sebagaimana yang terjadi dengan KIH saat ini.
"Sebenarnya tergantung Jokowi bagaimana menyikapi kepentingan partai politik pendukungnya secara proporsional, sehingga tidak ada alasan intervensi," pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(Ari)
