Beda Sistem Asuransi Kesehatan di Indonesia dan Jepang

SETIAP negara memiliki sistem menjalankan asuransi kesehatan yang berbeda-beda. Seperti contohnya yakni di Indonesia dan Jepang. Penasaran?

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP (K) , MARS, DTM&H, DTCE, merangkum perbedaan sistem tersebut. Apa saja?

Prof Tjandra mengatakan, semua rakyat Jepang tercakup dalam tiga golongan asuransi kesehatan. Antara lain, government insurance yang diikuti 38 juta orang, employee's insurance yang diikuti 68 juta orang, dan others insurance yang diikuti 15 juta orang.

"Sementara, di Indonesia sekarang belum semua tercakup asuransi. Baru tahun 2019 nanti semua penduduk diperkirakan tercakup dalam satu jenis asuransi, dengan utamanya lewat BPJS Kesehatan,” ujarnya lewat pesan singkat yang diterima Okezone, Minggu (1/2/1015).

Lebih lanjut, di Jepang tidak semua jenis pengobatan ditanggung oleh asuransi kesehatan. Misalnya yaitu persalinan normal, vaksinasi, medical check up, orthodontic, aborsi bukan dengan alasan medik, pembedahan kosmetik, dan masih banyak lainnya.

“Aturan ini kurang lebih sama dengan di Indonesia. Beda prinsipnya adalah Jepang tidak menanggung biaya persalinan normal,” imbuhnya.

Sementara, para pemegang asuransi kesehatan di Jepang wajib melakukan pengobatan di klinik lokal dan health center. Namun, ada kemungkinan bahwa pasien langsung datang berobat ke RS umum atau RS universitas. Walaupun, sebagian RS menerapkan hospital selection fee, jika pasiennya langsung datang ke rumah sakit tanpa rujukan dari health center atau klinik.

"Aturan ini tentu berbeda dengan di Indonesia yang selalu menerapkan rujukan berjenjang," tutupnya.