JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung pembangunan di pulau-pulau kecil dan kawasan terluar dengan memprioritaskan penanaman investasi di 15 lokasi di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada program Nawacita.
KKP sebagai garda depan sektor kelautan dan perikanan, akan mewujudkan Pembangunan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan Terpadu di 15 lokasi terpilih yakni Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan. Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao. Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis wilayah pesisir ini dilakukan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.
"Sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional," kata Susi dalam sambutannya pada acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Balroom Gedung Mina Bahari lll, KKP, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).
Menurut Susi, KKP menyediakan anggaran sekitar Rp305 Miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan untuk 15 lokasi tersebut.
"Dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penunjang untuk gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3 sampai 10 GT. speedboat patroli Pokmaswas, peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan sarana prasarana Unit Pembudidaya Rakyat, sarana prasarana dalam rangka konservasi sumberdaya ikan, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil. dermaga. dan single cold storage," tambahnya.
Menurutnya, peta peluang bisnis dan potensi keunggulan daerah dari 15 lokasi dapat menjadi acuan bagi para stakeholder antar sektor dalam memanfaatkan sarana prasarana yang telah tersedia atau melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia untuk mendukung Pembangunan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan Terpadu.
Sehingga, konektivitas antar pulau dalam mendistribusikan komoditas kelautan dan perikanan dapat berjalan secara komersial dan menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Oleh karenanya, Susi menilai diperlukan dukungan dan kerjasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan yaitu BUMN Marine and Fisheries Incorporated. "Harus ada kerjasama dengan BUMN khusus di sektor kelautan dan perikanan serta perbankan nasional," tandasnya.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(mrt)
