PADANG - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengevaluasi 36 titik banjir yang sudah pernah didata untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor saat musim hujan di daerah itu.
"Lakukan evaluasi setiap titik rawan. Jangan sampai banjir dan longsor terjadi terus menerus di lokasi yang sama," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim di Padang, Kamis (11/2/2016).
Ia menyatakan, evaluasi tersebut diperlukan melalui Dinas Pekerjaan Umum mengingat bencana banjir dan longsor yang akhir-akhir ini terjadi di sejumlah kabupaten/kota Sumbar, sehingga Kota Padang yang rentan dengan bencana serupa harus meningkatkan kewaspadaan.
"Jangan sampai permasalahan banjir juga terjadi hanya karena aliran sungai dan tata ruang kota tidak sesuai dengan regulasi," lanjut dia.
Menurutnya, genangan air dan longsor tidak hanya merugikan masyarakat setempat, melainkan juga mengancam keutuhan infrastruktur yang ada, karena dapat menyebabkan betonisasi yang seharusnya berumur 20 tahun, jadi hanya berumur lima tahun dan hal itu akan merugikan keuangan negara.
Ia menyampaikan pembenahan daerah aliran sungai perlu benar-benar dituntaskan agar debit air bisa tertampung dan tidak menyebabkan luapan sungai karena tersumbatnya sedimen.
Selain itu, kebijakan lainnya yang dapat dilakukan ialah memperketat regulasi dan pengawasan pembangunan kawasan perumahan termasuk melibatkan konsultan mulai dari awal perencanaan.
"Seperti kapasitas rumah dua ratus, jangan sampai memiliki saluran tersier lebih kecil atau lebih dangkal dari kompleks perumahan seratus unit," pungkas dia.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fzy)
