JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengemukakan, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membutuhkan likuiditas serta dana besar dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembiayaan perumahan.
Sehingga, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera yang kini tengah digodok pemerintah pun dibutuhkan kontribusi dari beberapa pihak, dalam hal ini para pekerja, baik itu pekerja formal maupun informal.
"Kalau di RUU, ada dua-duanya, non formal dan formal. Masalah perumahan ini 'kan membutuhkan likuiditas, dana besar," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Hal ini dilakukan, lanjut Maurin, supaya prinsip pembiayaan dan keinginan pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah perumahan melalui Tapera dengan cara bergotong-royong, dapat berjalan dengan baik.
Sebab, bila hanya tersegmentasi dengan cara memungut iuran dari para pekerja informal, maka prinsip gotong royong dalam rangka menyelesaikan permasalahan perumahan, akan jauh dari efektif.
"Jadi kita butuhkan pekerja formal maupun informal secara bersama," pungkasnya.
(dhe)
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rzk)
