JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan, pada kuartal kedua tahun ini akan ada tambahan sebanyak sembilan perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di pasar modal.
”Mestinya satu sampai dua bulan sudah ada yang masuk 9 perusahaan sudah siap, sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio, di Jakarta.
Menurut Tito ke sembilan perusahaan yang akan melakukan IPO kebanyakan menggunakan buku Desember. Pasalnya, perusahaan tersebut masih bisa diboyong untuk IPO di bulan Juni."Mereka pakai buku Desember, kan masih bisa sampai Juni," tukasnya.
Sekedar informasi, BEI per 21 April 2016 menunjukkan, dari total 524 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar modal, 432 emiten berasal dari Jakarta, 27 emiten berbasis di Jawa Timur, dan 26 emiten berkantor pusat di Banten. Alhasil, emiten asal Jakarta menguasai 88,76 persen kapitalisasi pasar di BEI, yang disusul oleh 4,51 persen dan 4,65 persen untuk masing-masing kapitalisasi pasar emiten di Jawa Timur dan Banten.
Asal tahu saja, pihak BEI masih menaruh harapan besar bila semester pertama tahun ini ada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang listing di pasar modal. Hal ini beralasan karena jumlah perusahaan BUMN yang tercatat di pasar modal masih kalah dibandingkan dengan negara lain.
Tito Sulistio pernah bilang, meminta pemerintah bisa mendorong BUMN go public dan memanfaatkan pendanaan lewat pasar modal ketimbang hanya mengandalkan dana atau permodalan dari negara lewat Penyertaan Modal Negara (PMN). “BUMN harus cari pendanaan di pasar modal karena tersedia cukup besar dan jauh lebih baik dibandingkan dengan bergantung terhadap PMN.”tuturnya.
Tito pun mengkritik, BUMN yang hanya mengandalkan PMN kalau masih bisa mencari pendanaan lewat pasar modal. Oleh sebab itu, dirinya terus mendorong induk dan anak usaha BUMN untuk melakukan IPO di pasar modal. Tapi, dirinya tidak menampik bila langkah IPO itu sulit berjalan dengan lancar karena keputusan aksi korporasi seperti IPO keputusannya berada di tangah pemerintah, khususnya Kementerian BUMN.
Lebih lanjut, Tito berharap agar Kementerian BUMN bisa mengubah pola pikirnya terkait keputusan untuk perusahaan BUMN harus IPO di saat pasar harus stabil. "Pemerintah tidak boleh bilang, saya go public kalau kondisi pasar bagus, itu tidak bagus. Justru karena privatisasi pasar modal bagus. Karakter pemikirannya yang harus seperti itu," kata Tito.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(mrt)
