JAKARTA – Beredar isu bahwa pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) dari kelompok Abu Sayyaf lantaran adanya uang tebusan. Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, menilai hal itu perlu dibuktikan agar nantinya tidak menjadi fitnah.
"Itu perlu pembuktian biar tidak liar menjadi fitnah dan kesannya hanya mencari sensasi karena berputar pada isu ditebus atau diplomasi murni. Ini kontraproduktif untuk banyak pihak," kata Harits saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Menurutnya, jika memang benar pembebasan tersebut akibat adanya uang tebusan, nanti akan terbukti dengan sendirinya.
"Jika faktanya benar dibayar atau ditebus, saya yakin masa yang akan datang juga akan terungkap. Jadi, enggak perlu repot dengan masalah ini," ujarnya.
Ia membenarkan jika pemerintah tampak menutup informasi soal pembebasan tersebut karena usaha diplomasi atau ditebus. Terlebih, pembebasan 10 WNI ini tergolong cepat. Sebab pada Jumat 29 April 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ke publik untuk menunggu satu atau dua hari soal pembebasan. Tak lama berselang, pada Selasa 3 Mei para WNI itu sudah kembali ke Tanah Air.
(Baca Juga : Pemerintah Diminta Terbuka soal Uang Tebusan ke Abu Sayyaf)
Harits mengungkapkan, jika banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meluluhkan sikap kelompok Abu Sayyaf. Terlepas dari ditebus atau tidak, sikap tertutupnya pemerintah akan pembebasan itu karena berhubungan dengan reputasi dan kredibilitasnya.
"Ini sangat bisa dimengerti. Mungkin ini soal reputasi dan kredibilitas pemerintah Indonesia di samping persoalan krusial ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah Filipina," tuturnya.
Baginya, fokus persoalan bukan soal pembebasan itu ditebus atau tidak, terpenting adalah empat sandera lainnya yang masih belum tuntas. Terlebih berdebat siapa yang paling berjasa dari pembebasan ini.
"Oleh karena itu, tidak boleh larut dalam euforia dengan sukses membebaskan 10 WNI. Apalagi sibuk soal siapa yang paling berperan dan menjadi pahlawan dalam upaya pembebasan tersebut. Etika publik justru terusik dengan sikap pamrih dan adanya sikap sok hero dari pihak tertentu. Kerja tim tentu melibatkan banyak pihak dan interpedensi antarpihak adalah kebutuhan jadi tidak etis bicara siapa yang menjadi hero-nya," tandasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(erh)
