JAKARTA - Komisi X DPR menganggap kondisi pendidikan Indonesia masuk kategori siaga I. Sebab, kondisi keuangan negara dapat mengancam mundurnya pengelolaan pendidikan nasional.
Menurut Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya, anggaran pendidikan 10 tahun era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2014 tumbuh signifikan mendekati 500 persen, dari Rp77 triliun menjadi Rp369 triliun. Sementara, pada era Presiden Jokowi di APBN-P 2015 dan APBN 2016 berkisar Rp400 triliun.
"Namun terindikasi dana pendidikan akan turun seiring dengan akan dikoreksinya postur anggaran negara pada pembahasan RAPBN-P 2016 di bulan Juni, dan juga pada pembahasan RAPBN 2017 di bulan Agustus tahun ini," kata Riefky, Rabu (4/5/2016).
Dia menganggap, penurunan ini perlu diwaspadai oleh semua pihak khususnya Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk para orangtua murid dan mahasiswa. Mengingat turunnya alokasi anggaran pendidikan akan berdampak sistemik mulai dari Program Indonesia Pintar, Sarana-Prasarana Sekolah dan Perguruan Tinggi (PTN dan PTS), Tunjangan Guru dan Dosen, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT), Program Beasiswa (Bidikmisi, PPA, ADik, SM3T), hingga Dana Penelitian.
"Program-program yang sudah berjalan dengan baik tentu harus dilanjutkan, dan program baru yang inovatif dan variatif perlu terus dikembangkan termasuk di bidang Pendidikan dimana sudah adanya peta jalan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045," tegasnya.
Riefky menambahkan, bonus demografi saat ini akan membawa Indonesia 29 tahun lagi (2045), memiliki 131 juta jiwa usia kerja produktif yang harus mempunyai daya saing yang tangguh dalam menghadapi persaingan global. Jika pengelolaan keuangan negara hari ini terkoreksi negatif, kata dia, maka dipastikan akan berdampak pada turunnya dana pendidikan nasional.
"Kami mengingatkan, bangsa ini akan menghadapi permasalahan besar jika negara dikelola dengan serampangan. Kami minta Pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan negara yang berdampak kepada pengelolaan Pendidikan Nasional, konstitusi juga mengamanatkan kita untuk terus memperjuangkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tuntas Wasekjen Partai Demokrat ini.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ful)
