JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai indikator keberhasilan otonomi daerah (Otda) bisa dilihat dari keberhasilan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
"Hasil otonomi ditentukan apakah daerah bisa meningkatkan kesejahteraan atau tidak. Apakah daerah bisa mandiri dengan hasil dari daerahnya sendiri," kata pria yang akrab disapa JK ini dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).
Dengan indikator tersebut, lanjut JK menyebabkan adanya revisi dari Undang-Undang Otonomi Daerah dari waktu ke waktu.
"Jadi Undang-Undang ini tidak berlaku selamanya. Dinamis apabila ada keberhasilan dan ketidakberhasilan. Jadi kewenangan besar yang diberikan kepada daerah harus digunakan dengan benar dan tepat," sambungnya.
Perubahan dari Undang-Undang Otonomi Daerah itu sejatinya tidaklah mengurangi kewenangan dari daerah. Akan tetapi lebih kepada check and balance yang lebih baik ke depannya.
"Otonomi, harus ada inovasi dan kreativitas di daerah untuk memakmurkan daerahnya. Saya ingin sampaikan penduduk akan berpindah ke kota, itu semua tergantung keberhasilan pertanian dan manufaktur di daerah. Jika pertanian dan manufaktur berhasil akan timbul kemakmuran bagi daerah," katanya.
"Dalam 10 tahun ke depan 60 persen penduduk akan ada di kota. Daya tarik daerah adalah kemamkmuran dan kreatifitas. Jadi semuanya tergantung di daerah," tukasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(kha)
