JAKARTA - Pemerintah sudah sejak lama berkomitmen memberikan bantuan sosial (bansos). Pada 2004, bansos sudah diberikan kepada 2.000 orang yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian pada 2015 bansos diberikan dalam Program Keluarga Sejahtera (PKS) sebanyak 1 juta otang.
Namun, pemberian bansos dinilai masih belum optimal. Dalam pemberian bansos selama ini pemerintah masih mengandalkan sistem tunai. Sistem ini dinilai memakan waktu lama dan biaya, padahal bansos ini sangat dibutuhkan warga untuk meningkatkan harkat hidupnya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan sistem layanan non tunai, hari ini Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama empat kementerian teknis melakukan MoU dalam rangka perluasan akses keuangan dan elektronifikasi penyaluran bantuan sosial.
"Pemberian bansos ini nantinya akan kita arahkan ke non tunai dengan elektronifikasi. Nantinya setiap penerima bansos akan dibukakan rekening oleh kemeterian teknis yang bekerjasama dengan bank," tutur Agus di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Menurut Agus, yang utama dari pemberian nontunai adalah, para penerima bansos mampu mengatur uangnya dan ini upaya meningkatkan program Ayo Menabung.
"Penerima bantuan bisa disimpan account virtual, dan ini mengawali mereka untuk menabung,"tuturnya.
Agus menambahkan, ini sebagai langkah awal pemberian bantuan sosial akan diarahkan ke nontunai. BI, lanjutnya, akan memfasilitasi kerjasama dengan perbankan supaya bisnis model bansos nontunai dapat dilaksanakan.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rzy)
