JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersyukur atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta pencabutan SK 2238 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Terlebih melalui putusan tersebut, Ahok mengatakan, Pemprov DKI diuntungkan lantaran persentase 15 persen dari jumlah proyek gugur dan diserahkan ke BUMD.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung menilai Pemprov DKI harus mengerti bahwa politik negara berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.
(Baca Juga: Soal Reklamasi, Haji Lulung Sudah Kapok Ingatkan Ahok)
"Sementara hukum negara adalah keputusan pengadilan. Kalau sekarang TUN sudah membatalkan harus dipatuhi," ujar Lulung saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).
Lulung mengimbau, agar Ahok tidak berseloroh bakal melakukan perlawan hukum. Jika memang melakukan perlawanan, politikus PPP itu menyebut terdapat mekanisme bagi Ahok untuk menyalurkan perlawanan.
"Jangan lagi seloroh melakukan perlawan terhadap hukum. Ada sarananya, tidak melakukan perlawan aksi meneruskan reklamasi," imbuhnya.
Selain itu, jika memang pengelolaan Pulau G diserakan ke BUMD, Lulung meminta Ahok untuk tidak terlalu muluk-muluk. Terlebih hingga saat ini, rusun untuk korban penggusuran juga belum terealisasi secara penuh.
"Dan kalau tadi mau diserakan ke Pemda, saya minta evaluasi jangan janji muluk-muluk. Rusun korban penggusuran juga belum terelasisasi penuh. Kenapa? Karena Pemda itu menganak emaskan pengembang. Sehingga rusun tidak diberikan surat perjanjian dari pemerintah tapi pengelola," tandasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fid)
