JAKARTA - Setelah peristiwa penyanderaan tujuh warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata asal Filipina, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi langsung mengumumkan pemberlakukan moratorium atau penghentian pengiriman batu bara ke Negeri Pinoy. Namun, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda (Purn) Soleman Ponto menilai langkah tersebut tidak tepat.
"Sebenarnya kalau menurut saya, lama-lama tidak ada yang berlayar (dengan moratorium itu). Tidak efektif," ujar Soleman kepada Okezone, Sabtu (25/6/2016).
Soleman menambahkan, pembajakan kapal juga bisa terjadi di wilayah perairan lain. Alhasil, jika pemerintah telah memberlakukan moratorium, bisa juga langkah serupa juga dilakukan di tempat lain.
"Bukan itu jalan keluarnya. (Pembajakan) bisa terjadi di setiap tempat. Nanti kalau terjadi lagi, misal kaya MV Sinar Kudus dulu, penghentian juga gimana," imbuhnya. (Baca juga: Menlu Pastikan Tujuh ABK Disandera Kelompok Bersenjata di Filipina)
Sebab itu, Soleman mengimbau agar pemerintah menghadirkan kapal-kapal patroli di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Ia menyayangkan, saat ini kapal patroli terkesan hanya untuk mencari nelayan ilegal.
"Harus ada kehadiran kapal-kapal kita. Harus ada penjaga pantai kita yang di sana. Kita malah semua dibuat untuk patroli kapal ikan. Semua untuk kapal ikan, tapi di laut tidak hanya kapal ikan, ada lagi masalah lain. Abu Sayyaf itu bukan baru hari ini. Dari dulu sudah ada," tandasnya. (day)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(sus)
