JAKARTA - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Widodo) melaporkan dibentuknya tim panel eksaminasi untuk mengevaluasi sejumlah putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah.
Selain itu, lembaga ini juga meminta presiden melakukan reformasi di bidang hukum dengan mengeluarkan paket kebijakan hukum. (Baca juga: Evaluasi Putusan MA, Akademisi Hukum Minta Restu Jokowi).
Dewan Pembina APPTHI Ade Saptomo mengatakan, Jokowi meminta kepada pihaknya untuk menyusun tahapan teknis penyusunan paket kebijakan hukum.
"Beliau meminta kami menyusun tahapan-tahapan teknis untuk melakukan reformasi sekaligus mengeluarkan kebijakan paket hukum," kata Ade di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Selain mendorong disusunnya paket kebijakan hukum, APPTHI juga meminta Presiden menerbitkan perangkat hukum untuk melegalisasi kegiatan mereka. Ade meminta restu Jokowi dalam bentuk Perpres atau Kepres, hal ini diperlukan agar rekomendasi yang dikeluarkan APPTHI efektif dan legal.
"Tujuannya mendukung mendorong reformasi yang sedang dilakukan tentang penegakan hukum, khususnya di MA. Dan untuk MA akan kami rekomendasikan jalan keluarnya menurut APPTHI ini. mudah-mudahan dengan solusi alternatif mereka bisa terima," jelas dia.
Ade menjelaskan, rekomendasi APPTHI yang bersifat akademis dinilai perlu, disamping pula pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).
"Karena lembaga yang sudah ada, seperti KY, itu sudah terlanjur memposisikan dirinya berhadap-hadapan. Kami independen, secara santun, secara metode juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah mudah-mudahan nanti bisa diterima semua pihak," pungkas Ade.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fmi)
