JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mereformasi atau menyeimbangi aturan-aturan baru di sektor perpajakan, seperti yang sekarang sudah disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.
Reformasi yang dimaksud, kata Jokowi, lebih menunjukkan profesionalisme sebagai pegawai pajak dengan menunjukkan integritas, tanggung jawab dengan penerimaan negara dan juga pembangunan bangsa dan negara.
"Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan," kata Jokowi di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (1/7/2016).
[Baca juga: Dana Repatriasi Tax Amnesty Jangan Sampai Jadi 'Uang Panas']
Jokowi mengaku, akan mengalam sendiri implementasi UU pengampunan pajak sekaligus mengawai. Tujuannya, repatriasi dan juga pengusaha yang akan menjadi peserta, nyaman dalam menerapkannya.
"Tidak ada keraguan atau masih waswas. Akan saya ikuti terus, akan saya awasi, akan saya cek saya cek saya cek lagi. Karena ini bukan hanya untuk penerimaan tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang yang jadi database lebih besar sehingga penerimaan negara betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan," tambahnya.
[Baca juga: Jokowi Buka-bukaan soal Tax Amnesty]
Menurut Jokowi, para calon peserta tax amnesty sebaiknya jangan meragukan diri untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan tax amnesty bisa saja tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.
"Jadi tax amnesty ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati. Dengan mengucap bismillah program pengampunan pajak saya nyatakan dimulai," tukasnya.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(wdi)
