JAKARTA - Pemerintah menetapkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB sebagai Posko Nasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Penetapan tersebut berdasarkan pembicaraan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Kepala BMKG, Kepala BRG dan Tim Komunikasi Presiden.
"Keputusan ini menyikapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang makin meningkat," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers yang diterima Okezone, Sabtu (27/8/2016).
Menurut Sutopo, selama ini Pusdalops BNPB sudah beroperasi 24/7, yang dimaksudkan bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, lanjut Sutopo dianggap mendukung untuk melakukan pemantauan bencana di seluruh Indonesia.
"Jumlah dan sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan secara near realtime mendeteksi hotpsot karena server BNPB telah terkoneksi dengan satelit MODIS milik NASA, Lapan dan BMKG. Selain itu, jaringan radio komunikasi dengan BPBD sudah terkoneksikan sehingga mudah mengakses data dan informasi bencana," paparnya.
Menteri LHK, Siti Nurbaya mengapresiasi kelengkapan yang ada di Pusdalops BNPB ini. Menurutnya konsentrasi crisis room cukup di BNPB saja karena infrastruktur dan sumber daya manusianya sudah tersedia.
"Mereka berpengalaman memantau bencana. Media center perlu kita perkuat bersama. Untuk ke depannya juga penting. Jangan dikira kita bergerak dari ruang kosong. Tetapi kita bergerak berdasarkan data dan fakta. Kita koneksikan dengan petugas di lapangan," ungkap Siti.
"Satgas di lapangan yang paling dominan punya bahan dan saya lihat BPBD-nya sudah bekerja bagus-bagus. Posko di Manggala Wana Bhakti sebenarnya untuk back up saja jika ada berita negatif. Pekerjaan Manggala Agni di lapangan satgas," lanjutnya.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei, menjelaskan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan upaya penanggulangan bencana dipantau terus menerus melalui tempat ini. BNPB langsung mengaktivasi personil yang ada ternasuk memberikan tanggungjawab penuh kepada pejabat eselon 1 dan 2 di BNPB.
"Pejabat eselon 1 dan 2 BNPB dibagi untuk bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada BPBD di Sumatera dan Kalimantan rawan kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ulu)
