Share

Sri Mulyani Butuh Database Solid untuk Ciptakan Anggaran Efisien

Feby Novalius , Okezone · Rabu 31 Agustus 2016 21:10 WIB
https: img.okezone.com content 2016 08 31 20 1478098 sri-mulyani-butuh-database-solid-untuk-ciptakan-anggaran-efisien-TGyTvf0QUx.jpg Ilustrasi Rapat di DPR. (Foto: Okezone)
A A A

JAKARTA - Belajar dari penyusunan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang sebelumnya banyak tidak efektif dan efisien, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memikirkan bagaimana bisa mengidentifikasikan secara lebih presisi dan kemudian melakukan langkah-langkah koreksi dengan KL dan Pemerindah Daerah (Pemda).

Sri Mulyani menuturkan, situasi yang terjadi di 2016 memberikan pelajaran penting bahwa database sangat berguna untuk menjaga agar APBN tidak terbebani. Menurut dia, beberapa fungsi yang didelegasikan daerah menimbulkan sedikit komplikasi antar KL sebagai instansi pusat dengan yang sudah didelegasikan ke daerah.

"Data itu bisa apa saja, misalnya kesehatan itu jumlah rumah sakit primer ada berapa, tenaga kesehatan, kalau dari sisi guru jumlah sekolah, murid berapa. Kombinasi KL dan Pemda ini perlu sinkronisasi yang luar biasa banyak," jelas dia di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, Kemenkeu melihat dari sisi alur uangnya saja, pencairan anggaran membutuhkan dokumen-dokumen yang menggambarkan KL dan Pemda melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam APBN. Dia menilai, hal ini sedikit banyak memberikan informasi dari sisi aspek keuangannya dan tujuannya.

"Sekali lagi, bukan berarti kami memahami sepenuhnya masing-masing instansi lain dan bagaimana mereka, apalagi pertanyaannya pada efektivitas penggunaannya karena ini tugas dari seluruh KL dan Pemda," terangnya.

"Saya juga tidak mau spekulasi berapa persen anggaran yang dirasionalisasikan. Saya rasa setiap pos memiliki karakter sendiri. Tapi kalau di kombinasikan antara KL dan Pemda maka kan muncul banyak sekali kajian yang bisa memberikan pemahaman untuk ruang perbaikan," tandasnya.

Sekedar informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapati adanya dana tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun yang ternyata over buget. Sri pun mengungkapkan hasil dari temuan dana tersebut ternyata banyak guru-guru yang tidak besertifikat dan tidak aktif menjadi guru.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini