JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan pembongkaran pemukiman penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta karena dilaksanakan tanpa mengindahkan norma hukum.
Menurut Fadli proses gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri masih berlangsung, namun diabaikan Pemprov DKI Jakarta.
"Sehingga Pemprov DKI Jakarta tak bisa melakukan pembongkaran, karena proses pengadilan masih berlangsung. Tunggu keputusan pengadilan. Jika hukum dan tuntutan keadilan dilanggar terus, negara ini akan menuju kehancuran," ujar Fadli dalam siaran persnya, Rabu (28/9/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan janji dan komitmen pasangan Jokowi-Ahok pada saat kampanye 2012 yang didengar dari warga Bukit Duri, untuk tidak menggusur tapi merevitalisasi dalam bentuk kampung susun.
"Dulu jualan kampanye 2012 Jokowi-Ahok adalah negosiasi penggusuran hingga 50-an kali di kota Solo. Karena penggusuran dianggap tak manusiawi. Janji adalah utang, ini utang gubernur dan wakil gubernur pada warga Bukit Duri," tuturnya.
Fadli meminta kepada Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Basuki T Purnama agar berhati-hati dalam mengambil tindakan, harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan juga hukum. Apalagi yang dampaknya terkait dengan hidup banyak orang.
"Penataan kita setuju, tapi harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan, hukum dan juga hak warga mendapatkan kehidupan yang layak. Penataan juga harus manusiawi," ungkap Fadli.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Banyak warga yang menolak penggusuran tersebut lantaran merasa memiliki hak atas tanah yang mereka tempati.
Namun, tak sedikit pula warga yang telah pindah dan menempati Rusun Rawa Bebek, Jakarta Utara.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(aky)
