Proyek Palapa Ring untuk Pemerataan Telekomunikasi
JAKARTA - Sejumlah wilayah perbatasaan yang belum tersambung dengan fasilitas broadband karena belum hadirnya operator telekomunikasi di wilayah tersebut, maka dari itu dibutuhkan affirmative policy.
"Saya sudah berbicara dengan pihak operator, masih ada sekitar 40 kabupaten yang dianggap tidak feasible secara bisnis keuangan dan operator menyatakan tidak akan masuk di situ," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.
"Di sinilah dibutuhkan affirmative policy (kebijakan keberpihakan) pemerintah untuk membangun daerah-daerah yang secara bisnis tidak bisa masuk," ucap menteri pada Press Briefing Dua Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK “Percepatan Pembangunan Infrastruktur” di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Rudiantara memberikan gambaran beberapa daerah tersebut. Misalkan wilayah Natuna yang sangat strategis tetapi tidak ada satu pun yang membangun infrastruktur, kemudian Miangas yang baru-baru ini mendapatkan kunjungan Presiden Joko Widodo.
"Sementara, di daerah timur terdapat daerah Tual, Morotai dan Somlaki secara strategis harus dikoordinasi dengan TNI karena menyangkut security,” ucap pria yang akrab disapa Chief RA tersebut dikutip dari Kominfo.go.id.
Selanjutnya, kata menteri Konsep Pembangunan Tol Informasi yang direalisasikan pada Palapa Ring dikatakan Menkominfo Rudiantara bahwa Pemerintah membangun Palapa Ring dan akan beroperasi pada 2019.
"Paket Barat sudah mulai pembangunan dan Paket Tengah sudah mulai pembangunan dan Paket Timur sudah ditandatangani Presiden. Business value sekira Rp21 triliun. Berharap pada 2019 semua ibukota kota kabupaten/kotamadya sudah terhubung broadband yang fixed diluar solusi satelit yang tengah disiapkan," jelasnya.
"Pembangunan infrastruktur khususnya telekomunikasi jangan lagi sekedar Jawa atau Jawa sentris atau Jakarta sentris. Membangun infrastruktur dalam pemerintahan ini adalah Indonesia sentris," pungkas Rudiantara.
