Share

TPF Kasus Munir Serahkan Tujuh Eksemplar Dokumen ke Pemerintahan SBY

Dara Purnama , Okezone · Minggu 23 Oktober 2016 20:57 WIB
https: img.okezone.com content 2016 10 23 337 1522407 tpf-kasus-munir-serahkan-tujuh-eksemplar-dokumen-ke-pemerintahan-sby-kjqmdzTbnt.jpg Ilustrasi (Okezone)
A A A

JAKARTA – Mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menganggap hilangnya dokumen merupakan perkara yang memalukan. Padahal, kala menyerahkan dokumen TPF tersebut kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005, ada tujuh eksemplar dokumen yang diberikan melalui presiden.

"Dokumen hilang ini memalukan pemerintah sendiri. Masa dokumen negara sepenting ini bisa hilang. Waktu kami memberikan dokumen ini ke presiden itu tujuh eksemplar. Yang dimaksudkan memang berbagai instansi yang terkait dengan itu, Setneg, Setkab, Polri, Kejaksaan, dan sebagainya," katanya di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).

Menurutnya, secara logika hal ini tidak masuk akal. Pasalnya, ada tujuh salinan dokumen hasil investigasi TPF yang diberikan. Bahkan kala itu, TPF merekomendasikan kepada pemerintahan SBY untuk membentuk tim baru dengan wewenang yang lebih besar guna menindaklanjuti rekomendasi TPF.

"Tapi, SBY malah kemudian memerintahkan Kapolri untuk membentuk satgas di Mabes Polri, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu mereka lakukan penyidikan dan hasilnya Polycarpus (terdakwa), kemudian Muhdi PR. Sampai dihukum Poycarpus, Muhdi lepas. Dasar mereka melakukan proses persidangan itu apa? Ya dokumen TPF," katanya.

Artinya, Hendardi menerangkan, Polri sebagai lembaga yang menyelidiki temuan TPF dan Kejaksaan sebagai JPU di pengadilan juga menguasai dokumen tersebut.

"Jadi, Polri dan Kejaksaan ada dokumen TPF itu masa Jaksa Agung enggak tahu dan sekarang cari-cari," katanya.

Ketika disinggung tujuh eksemplar dokumen TPF itu diberikan kepada institusi mana saja, Hendardi enggan membeberkan semuanya.

"Ya instansi terkait. Yang waktu itu berhubungan Usman Hamid (anggota TPF) dan Andi Mallarangeng. Usman Hamid telefon Andri tanyakan berapa yang dibutuhkan pemerintah. Lalu Andi Mallarangeng bilang tujuh untuk ini, untuk ini. Diserahkan seluruhnya lewat presiden. Kan tanggung jawab kita kepada presiden," tuturnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini