JAKARTA – Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sudah masuk tahun kedua dinilai mengalami kemunduran. Itu termasuk kinerja Jaksa Agung dipertanyakan.
Pakar hukum pidana, Chairul Huda, menilai kinerja Jaksa Agung tidak mengalami perbaikan. Hal tersebut terlihat dari eksekusi mati gembong narkoba.
"Kejaksaan Agung juga tidak ada perbaikan yang berarti. Bahkan, rencana eksekusi mati tahap tiga menunjukkan ada kegalauan. Dari 14 yang dipersiapkan hanya empat yang dieksekusi. Bisa saja karena Presiden tidak kuasa menahan intervensi soal ini. Jadi saya kira ini masa tersuram dalam penegakan hukum pascareformasi," paparnya, Senin (24/10/2016).
Ia juga menyoroti kinerja KPK yang kini dinilai hanya mampu menangani kasus kecil. Sementara kasus RS Sumber Waras hingga kini tidak ada perkembangannya.
"Malah suatu kemunduran jika dilihat dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya bisa mengungkap kasus-kasus suap kecil. Sedangkan kasus besar seperti Sumber Waras tidak ada perkembangan. Boleh jadi karena kurangnya dukungan Presiden," ujarnya.
Oleh karena itu, Chairul berharap Presiden untuk tidak ikut campur tangan atas kasus-kasus yang sedang ditangani KPK. Selain itu, ia mendorong Jokowi-JK untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang KUHP. (erh)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fzy)
