JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antara wilayah Indonesia Barat dan Timur dihilangkan. Dia mengingstruksikan Pertamina menetapkan harga jual BBM di Papua dan Jakarta sama.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi menilai, BBM satu harga merupakan langkah tepat. Menurutnya, sudah seharusnya penduduk Papua mendapatkan hak yang sama dengan penduduk lainnya.
"Ini kan NKRI, bicaranya azas keadailan pasal 33 UUD, jadi energi harus berkeadilan, di mana pun orang harus mendapatkan hak yang sama," kata dia kepada Okezone.
Hanya saja, lanjut dia, pemerintah harus mengatur agar biaya pengiriman BBM ke wilayah timur tidak membuat Pertamina rugi. Salah satu yang bisa dilakukan, kata Eri adalah penerapan subsidi silang.
"Tinggal nanti pemerintah melalui pertamina melakukan subsidi silang jadi untung besar di daerah Jawa untuk cover negatif return di daerah luar (Jawa)," tukas dia.
Sekedar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pemerintah mewajibkan para pelaku penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melaksanakan program BBM satu harga, khususnya di Papua.
Untuk melaksanakan BBM satu harga, pemerintah masih membahas dua opsi pelaksanaan aturan. Pertama, mengenai kewajiban membangun SPBU di daerah yang harga BBM-nya lebih tinggi. Kedua, mewajibkan setiap perusahaan penyalur BBM melakukan subsidi silang sehingga memenuhi kebijakan BBM satu harga.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rzy)
