MALE - Pemerintah Maladewa mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari di tengah krisis politik yang melanda negara pulau itu. Status keadaan darurat itu akan memberikan pasukan keamanan kekuasaan lebih besar untuk menangkap tersangka yang diduga dapat menganggu keamanan.
BACA JUGA: Mantan Wakil Presiden Maladewa Dibui atas Percobaan Pembunuhan
Diwartakan BBC, Selasa (6/2/2018), Pemerintah telah menangguhkan parlemen dan memerintahkan militer untuk tidak mempedulikan langkah apapun yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memakzulkan Presiden Abdulla Yameen.
Krisis politik di Maladewa terjadi setelah Mahkamah Agung membatalkan dakwaan terorisme yang dijatuhkan atas mantan Presiden Mohamed Nasheed.Mahkamah Agung juga memutuskan pengadilan terhadap mantan Presiden Mohamed Nasheed inkonstitusional.
Selain itu Pengadilan telah memerintahkan pembebasan sembilan orang anggota parlemen Maladewa yang ditahan. Mereka adalah bagian dari 12 politisi yang membelot dari partai berkuasa yang dipimpin Yameen tahun lalu dan membuat pihak oposisi kembali memiliki posisi mayoritas di parlemen.
Beberapa hari setelah keputusan itu, pasukan Maladewa mengepung dan menutup gedung parlemen di Ibu Kota Male.
BACA JUGA: Mantan Presiden Maladewa Divonis 13 Tahun Penjara
Pihak oposisi Partai Demokratik Rakyat Maladewa (MDP) menuduh Presiden Abdulla Yameen berusaha untuk mempertahankan posisi mayoritasnya di parlemen. Pemimpin MDP, Nasheed menyebut tindakan Pemerintah Maladewa itu sama dengan sebuah kudeta dan menuntut Presiden Yameen untuk mengundurkan diri.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(dka)
