JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 22 universitas dari seluruh Indonesia tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Infrastruktur.
Kerjasama ini menjadi upaya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang menilai pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan beberapa orang saja, sedangkan bagi masyarakat bawah, pembangunan infrastruktur dinilai tidak terlalu bermanfaat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, tujuan dari mengajak perguruan tinggi untuk mendorong masyarakat lebih mengerti apa manfaat dari pembangunan infrastruktur.
"Kementerian PUPR juga punya tugas membumikan fungsi infrastruktur kepada masyarakat, perguruan tinggi juga memiliki tugas pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya kira kemitraan ini sangat penting sebab simbiosis mutualisme," ujarnya dalam cara penandatangan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Dia menjelaskan, ada 3 arahan dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan, yakni deregulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Dimana kerjasama ini menjadi tindak lanjut dari deregulasi dan infrastruktur ke pembangunan SDM yakni dengan peningkatan pemahaman masyarakat dari adanya infrastruktur.
"Kerjasama ini rasanya gabungan dari kebijakan infrastruktur yang sudah dibangun dengan keinginan kita fokus pembangaunan SDM. Secara tidak langsung, sebenarnya kalau dapat mengefektifkan yang kita tanda tangani, maka baik Kementerian PUPR dan perguruan tinggi hal menguntungkan bisa diraih dari kerjasama ini," jelasnya.
Mengenai mekanisme pengiriman KKN, nantinya mahasiswa akan dikirimkan kepada daerah-daerah yang sedang dilakukan pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan tol, sanitas hingga program rumah murah.
"Nanti kita ada program, Sanimas, Pamsimas, mereka ada KKN, kita sosialisasi, mereka ke lapangan, di lokasi yang kita ada pembangunan infrastruktur, kalau di awal fasilitator dulu. Kalau mahasiswa yang menjelaskan ke masyarakat kan jadi lebih jelas," katanya.
Adapun kegiatan KKN Tematik ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Pasalnya, pihak universitas dan Kementerian PUPR harus mempersiapkan dengan matang agar KKN bisa berfungsi maksimal.
"Kita kan butuh waktu mempersiapkannya, biar benar-benar baik. Kalau tiba-tiba sekarang kita lepas, kebingungan juga. Daerah yang tepat untuk KKN infrastruktur ini juga harus dipikirkan," jelasnya.
Adapun 22 perguruan tinggi yang berpartisipasi itu, yakni Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Khairun, Universitas Negeri Papua, Universitas Trunojoyo dan Universitas Negeri Semarang.
Selain itu, universitas lainnya ialah Institut Pertanian Bogor, Universitas Palangka Raya, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Riau, Universitas Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Universitas Syiah Kuala, UIN Sumatera Utara, dan Universitas Cendrawasih. Selanjutnya ada juga Universitas Maritim Raja Ali Haji, UIN Ar-raniry, Universitas Negeri Manado.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rhs)
