JAKARTA - Sebelum mendapat perpanjangan kontrak 2x10 tahun, PT Freeport Indonesia diminta pemerintah membereskan persoalan lingkungan. Jika sudah maka perpanjangan kontrak maksimal hingga 2041 pun akan diberikan.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, masalah lingkungan terus didiskusikan dengan Freeport. Dalam hal perbaikannya pun, KLHK langsung mengontrolnya.
"Kita cek kelemahan-kelemahannya, ada 48 poin. Terus kita kontrol, kita ikuti, sudah diselesaikan 35 poin dan masih tersisa 13. Dari 13 ini, saya cek ada 7 yang hampir selesai juga. Nah, yang berat-berat, akan kita bantu seperti yang tadi itu, tailing tadi. itu yang paling berat," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Siti mengatakan, pemerintah sangat ingin masalah lingkungan Freeport segera diselesaikan. Untuk itu, Freeport diminta kumpulkan semua pengetahuan soal pertambangannya, apa cara terbaik untuk tambangnnya dan teknologi seperti apa yang terbaik.
"Nah pemerintah, dengan langkah itu, kita akan ikuti. Dengan teknologi ini, akan terjadi apa, memanfaatkan apa, nanti kebijakan pemerintah seperti apa? Misalnya, perlukah dari tailing itu kita melihat dia untuk industri semen, atau untuk krokos, bahan material untuk jalan. Mereka harus perbaiki lingkungan," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan syarat sebelum memberikan perpanjangan masa kontrak Freeport yang habis pada 2021. Syarat perpanjangan diberikan jika ada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) soal penyelesaian masalah lingkungan.
"Harus ada rekomendasi tertulis dari KLHK untuk persyaratan perpanjangan 2x10 tahun. Bahwa perpanjangan bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah serius di lingkungan," tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian Keuangan.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(dni)
