JAKARTA - Pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dan pelebaran transaksi berjalan. Langkah-langkah tersebut nantinya akan ada dalam sebuah masterlist alias rencana pendek, menengah dan panjang.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu langkah yang disipakan adalah segera merealisasikan penggunaan biosolar 20% alias B20. Kebijakan yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 September 2018 mendatang ini, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah yang segera dikeluarkan.
"B20, 1 September dan itu begitu dijalankan tidak ada lagi B0 yang kita sedang pikir adalah pertadex. Tapi kalau pasangannya Pertalite yang namanya Dexlite itu B20 sehingga kita sudah atur walaupun Permen belum keluar karena Perpres baru keluar besok," ujarnya di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Menurut Darmin, penggunaan B20 merupakan rencana jangka pendek yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Oleh karenanya, pemerintah juga akan terus memastikan pencampuran dilakukan di dalam negeri sebelum diteruskan kepada konsumen.
"Di sana akan diatur dengan jelas bahwa pencampuran CPO dengan solar itu dilakukan semua pengimpor, tidak boleh tidak. PT Pertamina sebagai produsen dalam negeri juga melakukan pencampuran, tidak ada lagi lolos kecuali yang nakal," jelasnya.
Sementara itu, untuk langkah jangka menengah adalah mengerem bahan baku impor. Menurut Darmin, mengapa ini dimasukan sebagai rencana jangka menengah, sebab ini sifatnya tidak terlalu mendesak dan butuh tahapan tahapan.
Lagi pula lanjut Darmin, akan sangat sulit menghapus impor sepenuhnya. Karena perlu dilakukan secara bertahap dengan mendorong penggunaan komponen dalam negeri.
"Kalau mengurangi untuk pertumbuhan impor, TKDN. Proyek yang besar itu ada target TKDN, satu per satu begitu kita lihat sekarang banyak yang tidak dipenuhi jadi kita akan memastikan dipenuhi," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rencana jangka panjang. Untuk jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan pengelolaan kilang PT Trans Pacific Precleum Indotama (TPPI) oleh PT Pertamina.
Sebagai badan usaha milik negara, tentunya pengelolaan kilang oleh Pertamina diharapkan dapat mendatangkan keuntungan kepada negara. Keuntungan yang dimaksud bisa berupa hasil ekspor, deviden, ataupun produksi minyak untuk kebutuhan industri.
"Ada yang lebih panjang, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Tapi kita juga mencari solusi dan tadi sudah di tanda tangani antara Kemenkeu dan Pertamina Petrochemical Indonesia, memang itu bukan sebulan bisa tiga sampai empat bulan bisa lebih sedikit untuk mulai," jelasnya.
(feb)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(rhs)
