MAKKAH – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu melakukan terobosan dalam aspek peningkatan layanan haji agar memudahkan agar jamaah nyaman ketika beribadah di Tanah Suci.
Rencana itu muncul dalam rapat koordinasi antara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, serta jajaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersama tim pengawas (timwas) haji dari DPR timwas haji dari komisi VIII, IX, dan pimpinan DPR di Makkah, Jumat malam (17/8/2018).
Wakil Ketua DPR Fakhri Hamzah mengharapkan ke depan Indonesia bisa membangun kota sendiri di Makkah dan Madinah. Kota itu terdiri atas kampung-kampung khusus yang bisa menjadi prototype Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pembangunan kampung-kampung Indonesia akan mempermanenkan penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Suci.
Selama ini, penyelenggaraan haji masih bersifat adhoc. Fakhri lantas membandingkan dengan Turki yang lebih dulu mempermanenkan penyelenggaraan haji mereka di Tanah Suci.
’’Kantor perwakilan mereka di Makkah udah dahsyat, gede sekali. Padahal jamaah haji mereka lebih sedikit dibandingkan kita,’’ ujar Fakhri.
Pembangunan kampung-kampung Indonesia di Makkah, menurut Fahri, akan menggambarkan kondisi nusantara, mulai dari sisi budaya hingga kuliner.
’’Jadi, jamaah haji kita tidak bingung lagi, misalnya, saat ini mencari sambal Indonesia,’’ ucapnya.
Dengan cara itu, Indonesia bisa memainkan peran sebagai mitra bisnis Pemerintah Arab Saudi. Indonesia tidak akan dikenal hanya sebagai negara pengirim tenaga kerja saja, tetapi lebih dari itu.
Menurut politisi PKS itu, kampung-kampung Indonesia itu sebaiknya dibangun di lokasi pinggiran Makkah dan Madinah. Akses menuju Masjidil Haram bisa memanfaatkan jaringan monorel. Pembangunan bisa dilakukan dengan cara kerja sama.
Apalagi, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar. ’’Kalau dianggap investasi, nilai investasi kita di Saudi dalam penyelenggaraan haji ini mencapai 10 persen,’’ terangnya.
Menurut Fahri, pembangunan kampung-kampung Indonesia di Tanah Suci bisa menggunakan dana haji yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). ’
"Dana yang nilainya di atas Rp 100 triliun dan dikelola BPKH itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan jamaah haji kita. Salah satunya bisa untuk program ini,’’ terangnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fid)
