Mustahil Ada Rumah Murah di Kota Besar seperti Jakarta? : Okezone Economy

JAKARTA - Di tengah terbatasnya lahan dan harga yang terus melambung, banyak orang berpikiran, hunian murah dan terjangkau di kota-kota besar mustahil didapat, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, kenyataannya di beberapa area kota masih menyediakan rumah murah dengan fasilitas memadai.

Hidup di kota besar memang memberikan segala kemudahan serta fleksibilitas yang diidamkan dengan tersedianya beragam fasilitas super lengkap untuk anda dan keluarga. Namun, permasalahannya, saat mencari hunian dengan harga terjangkau, kini semakin sulit seiring makin meroketnya harga akibat keterbatasan lahan. Jika ingin mendapatkan rumah yang nyaman, anda harus rela mencari hunian yang berada di pinggir kota.

Meski begitu, sejatinya masih bisa mendapatkan rumah dengan harga lebih miring di sejumlah daerah. Tentu untuk mendapatkan hunian murah tersebut, anda harus siap berebut dengan pencari properti lainnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan, di ibu kota Jakarta memang sudah tidak tersedia lagi rumah tapak (landed house) baru dengan harga di bawah Rp500 juta. Kalaupun ada, kata dia, kondisi hunian pasti sudah rusak dan tidak memadai.

“Lokasinya juga biasanya tidak bagus, berada di gang sempit. Bangunannya, umumnya sudah rusak dan tidak layak, maka harganya murah,” ujarnya kepada KORAN Sindo, kemarin.

Karena itu, menurut Ali, hunian terjangkau banyak tersebar di daerah-daerah pinggiran Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Meski berada agak jauh dari kota, perumahan ini sebenarnya layak menjadi pilihan, apalagi dengan pembangunan infrastruktur dan integrasi transportasi yang berlangsung masif seperti saat ini.

Sedangkan kota-kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, masih menawarkan hunian murah di pusat kota, meskipun lokasinya tidak banyak karena harga lahan yang terjangkau.

Tahun ini, ujar dia, siklus properti bakal tetap stabil meski memasuki tahun politik sehingga permintaan terhadap hunian dengan harga ramah di kantong tetap ada, bahkan terus meningkat. Potensi pasar paling besar berada pada segmen menengah sebanyak 40% dari penduduk Indonesia.

Meski permintaan diiringi kenaikan harga, konsumen tetap akan mencari rumah sebagai kebutuhan dasarnya. “Rumah yang dipilih mungkin unit kecil, tapi nilai investasinya tidak kecil. Konsep rumah tumbuh yang kian menjamur saat ini adalah realitanya,” kata Ali.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Pengamat properti, Zulfi Syarif Koto menilai, proses persetujuan KPR masih terlalu lama dibandingkan pembangunan perumahan. Menurut dia, model pembiayaan juga harus dikembangkan agar potensi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan tidak tetap bisa diakomodasikan.

Selanjutnya pihak HUD juga menyebut pentingnya edukasi, salah satunya dengan mengembangkan skema prioritas bagi PNS/ASN agar mengutamakan KPR kepemilikan sebelum utang yang lain dan mengedukasi masyarakat terhadap kepemilikan rumah lewat KPR. Melihat pangsa pasar MBR mayoritas terdiri dari masyarakat berpenghasilan tidak tetap, dirasa penting adanya lembaga yang bisa menjamin, seperti Askrindo atau Jamkrindo.

Dalam pembuatan peraturan menteri juga perlu lebih intensif mengikutsertakan stakeholder perumahan secara menyeluruh dan memverifikasi status lahan clear and clean untuk rumah susun sewa. Sementara itu, pemerintah akan meningkatkan cakupan hunian murah dalam Program Satu Juta Rumah tahun ini menjadi 1.250.000 unit, setelah tahun lalu berhasil membangun 1.132.621 unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas capaian pembangunan rumah tersebut. Hal itu karena jumlah pembangunan rumah telah melebihi target yang ditetapkan, yakni satu juta unit setiap tahun.

Namun, kata dia, capaian Program Satu Juta Rumah tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder bidang perumahan, yakni kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang perumahan, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah sejak dicanangkan juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tercatat pada 2015 jumlahnya 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. “Proporsi pembangunan rumah tersebut adalah 70 persen untuk MBR dan sisanya 30 persen untuk non0MBR,” kata Khalawi.

Khalawi menjelaskan, kemampuan pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar 20%.

Sebelumnya

Selanjutnya