BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara gugatan sengketa Pemilu 2019 termasuk yang diajukan pasangan Prabowo-Sandiaga mulai, Jumat 14 Juni besok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau warganya terutama yang pro Prabowo tidak berunjuk rasa ke Jakarta.
Jelang sidang perdana gugatan Prabowo di MK sempat beredar isu massa pro pasangan capres-cawapres nomor urut 02 dari Jawa Barat akan berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa. Jabar adalah salah satu basis suara Prabowo. Pasangan itu meraih 16.077.446 suara di Jabar.
Ridwan Kamil pun meminta warganya tidak ikut-ikutan ke Jakarta untuk berdemo, karena itu tidak akan mempengaruhi hasil sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.
"Kita serahkan semua prosesnya kepada MK, ada tidak ada keramaian MK tetap akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan peraturan perundang-undangannya," kata Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil-- di Mapolda Jabar, Kamis (13/6/2019).
Prabowo-Sandiaga (Okezone)
Dia mengajak masyarakat memantau dan menunggu saja hasil proses sidang di MK, demi terciptanya suasana yang kondusif. “Negara kita ini negara hukum, jadi jaga kondusifitas. Warga Jabar sebaiknya tidak usah terlalu jauh, serahkan pada MK."
Menurut Emil, demokrasi di Indonesia sudah cukup baik, sehingga masyarakat harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Yah inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya tentu kita jaga perdamaian persatuan kekompakan, negara ini suatu hari akan jadi negara adidaya, saya meyakini itu asal jangan dibikin perpecahan," ucapnya.
Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriadi juga mengimbau warga Tanah Pasundan tidak berdemo ke Jakarta saat sidang gugatan Pilpres digelar MK.
"Kita imbau enggak ada masyarakat yang ke sana," katanya.
Menurutnya polisi akan berupaya agar tidak ada massa dari Jabar ke Jakarta jelang sidang sengketa Pilpres.
Ketua Umum Yayasan Assalaam, K.H. Habib Syarief Muhammad Al-Aydarus meminta tidak ada penggalangan massa untuk memprotes hasil Pilpres, apalagi jika sampai menjurus ke anarkis.
"Model penyelesaian seperti itu justru akan menyebabkan terhambat proses demokrasi di Indonesia. Masih banyak cara-cara yang lebih santun, lebih beretika. Kemudian proses-proses hukum kan sudah disediakan itu kan merupakan kesepakatan awal," katanya.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
